Kementerian Dalam Negeri mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI. Rekomendasi berupa koreksi kebijakan tersebut bersangkutan penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Pemprov DKI Jakarta. Di Jalan Jatibaru Raya, satu ruas jalan itu diblokir dari pagi sampai sore guna dijadikan lapak saudagar kaki lima (PKL). Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, rekomendasi Ombudsman mempunyai sifat final dan mengikat. Karena itu, rekomendasi mesti dipatuhi dan dijalankan.
"Harus dilakukan kalau rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi ini sebagaimana rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Jadi mempunyai sifat final," ucap Sumarsono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/3/2018).
Sumarsono menerangkan, terdapat konsekuensi yang mesti ditanggung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan andai tak mengindahkan rekomedasi yang mempunyai sifat wajib dilakukan oleh kepala wilayah tersebut.
"Bila tidak, pasti bagian dari poin gubernur dari sisi penilaian ketaatan terhadap peraturan. Poin itu yang kesudahannya negatif," kata Sumarsono.
Bahkan, kata Sumarsono, Kemendagri punya wewenang guna memanggil Gubernur DKI Jakarta guna dimintai klarifikasi sebelum dijatuhi sanksi. Berdasarkan keterangan dari Sumarsono, sanksi itu dapat berupa pemberhentian sedangkan tiga bulan terhadap Anies sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Pemberhentian sedangkan tiga bulan untuk dilaksanakan pembinaan khusus, diklat, karena dirasakan tidak mengetahui pemerintahan," ujar Sumarsono.
Dia melanjutkan, berlalu tiga bulan pembinaan, Anies dapat dibalikkan untuk memimpin. Jika masih melakukan kekeliruan sama, akan dipungut lagi untuk diperbanyak pembinaan sekitar satu bulan. Jika masih dirasakan melakukan kesalahan, yang terkaitberpotensi guna dinonaktifkan. Saat ini, menurut keterangan dari Sumarsono, Kemendagri bakal terlebih dulu menantikan rekomendasi Ombudsman. Setelah itu, Kemendagri bakal memanggil Anies Baswedan guna dimintai penjelasan atau klarifikasi.
"Kami tunggu rekomendasi sah dari Ombudsman dulu. Rekomendasi tersebut mengatakan mesti dilakukan kapan, hingga akhirnya Ombudsman protes ke Kemendagri," ucap dia.
"Jadi kami tunggu rekomendasi resmi. Kami tunggu suratnya kapan. Kalau pemprov DKI tidak inginkan jalankan, Ombudsman jengkel lantas bersurat. Itu saatnya Kemendagri turun tangan," ujar Sumarsono. Situs Agen Bandarq Terpercaya
Peraturan Ombudsman RI Nomor 002 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan menjelaskan, Ombudsman merangkai rekomendasi menurut hasil pemeriksaan. Rekomendasi Ombudsman sekurang-kurangnya mengurai mengenai laporan hasil pemeriksaan. Perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan baik yang dilanggar, unsur-unsur maladministrasi yang terbukti, benang merah dan pendapat Ombudsman tentang hal-hal yang perlu dilakukan terlapor dan atau atasan terlapor. Agen Domino 99 2018
Dijelaskan pula, rekomendasi Ombudsman dikeluarkan sesudah suatu laporan melalui proses klarifikasi dengan mempertimbangkan prinsip persuasi. Apabila dalam masa-masa 60 hari rekomendasi tidak dilanjuti, Ombudsman mengucapkan rekomendasi untuk atasan terlapor tentang sikap terlapor yang melalaikan rekomendasi tersebut. Agen Aduq Terpercaya
Jika 90 hari atasan terlapor tidak menindaklanjuti rekomendasi, Ombudsman dapat mengucapkan laporan untuk DPR/DPRD dan presiden/kepala daerah. Ombudsman pun dapat mengerjakan publikasi atas sikap terlapor dan atasannya yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memblokir Jalan Jatibaru Raya guna dijadikan lapak PKL semenjak Desember 2017. Sejumlah pihak yang merasa dirugikan sempat mengerjakan protes. Mereka yang protes antara lain semua sopir angkot Tanah Abang. Agen Domino QQ Terbaik
